Jangan Remehkan Pemuda Aceh

Standard

Theglobejournal.com – Pemerintahan yang baik (good governance) harus memiliki ciri-ciri: keterbukaan, bertanggung jawab kepada publik, berdasarkan hukum, adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, efisiensi dan efektif, partisipasi dan demokrasi, keterlibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan melalui perwakilannya, responsif, dan terakhir jauh melihat ke depan (Jamaluddin: 2007).

Untuk itu masyarakat perlu mendorong tata kelola pemerintah daerah yang baik melalui pembentukan kelompok advokasi tingkat gampong, kampanye kesadaran kritis di tingkat provinsi, serta pengembangan keterampilan dan keahlian masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik haruslah pula dengan proses anggaran yang berbasis partisipatoris.

Ada dua subtansi mendasar yang menjadi dasar pertimbangan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pertama adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kedua adalah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah sehingga dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kita akui bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan otonomi daerah pada pemerintahan kabupaten/kota merupakan tindakan yang sangat tepat. Pemerintahan yang bersifat sentralistik akan membuat pembangunannya tidak relevan dengan aspirasi daerah sehingga potensial untuk dapat menjadi sumber penyebab disintegrasi nasional. Pemberian otonomi tersebut akan lebih menjamin terjadinya suatu pembangunan yang sustainable. Selanjutnya, otonomi tersebut tidak akan berakibat pada disintegrasi nasional karena otonomi merupakan “pintu depan” untuk membuat pembangunan relevan dengan aspirasi rakyat di daerah.

Harus diakui, pembangunan menjadi sangat mahal karena singkatnya harapan keberlangsungan dari program (baca: proyek) pembangunan tersebut, hal ini disebabkan karena tidak sesuainya program pembangunan dengan kondisi budaya setempat. Lihatlah keadaan saat ini, dimana pembangunan fisik dan mental negeri bergerak sangat lambat. Banyak bangunan sekolah yang sudah tidak layak pakai, masih juga belum diperbaiki, padahal keadaan itu sudah berlangsung lama. Banyak sekali proyek pembangunan di Aceh yang tidak terselesaikan dengan baik bahkan sama sekali tidak dikerjakan. Anggaran yang seharusnya tepat sasaran dan tepat penggunaannya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, namun hal ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Melalui agenda penting gerakan pemuda, Aceh ke depan harus memperhatikan dan menyusun strategi yang lebih baik dan mengarah kepada peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagaimana termaktub pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Bab XX Mengenai Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang Pasal 143 yang dijelaskan pada ayat 3 dan 4 bahwa (3) Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. (4) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota. Masyarakat yang dimaksudkan tentunya termasuk pula kaum pemuda.

Harus Bagaimana?
Bung Karno (Presiden RI Pertama) pernah mengungkapkan kata-kata pengobar semangat “Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncangkan dunia, jika ada sembilan pemuda lagi maka Aceh pasti berubah”, mengapa demikian? Karena pemuda dengan kepemudaannya adalah entitas spirit dalam pergerakan dan perubahan berbagai bangsa di dunia, karena pergerakan kaum pemuda yang mengawali setiap arah perjuangan dan pembangunan suatu bangsa.

Sejak era reformasi bergulir tahun 1998, dimana pemuda punya peran luar biasa. Begitu pula beberapa peristiwa pergolakan dunia yang dimotori para kaum pemuda, termasuk sejarah konflik bersenjata di Aceh yang merupakan daerah modal dan tonggak sejarah bagi kemerdekaan negara Indonesia. Menurut Afzalurrahman (2007) Ada setidaknya lima faktor prinsip yang dipegang pemuda dalam mengorganisasi kekuatan mereka, yaitu:
1. Kekuatan asas perjuangan
2. Kekuatan konsep dan metode perjuangan
3. Kekuatan persatuan
4. Kekuatan sikap dan posisi perjuangan
5. Kekuatan aksi dan opini : memiliki isu sentral, konsistensi misi, kesinambungan aksi dan opini.

Sesungguhnya pemuda bukan sekedar bagian dari lapisan sosial dalam masyarakat. Akan tetapi, pemuda merupakan agent of change (agen perubah) dan agent of social control (agen kontrol sosial). Pemuda dituntut harus menjadi instrumen pembangunan yang handal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ironinya saat ini harapan dan cita-cita pemuda hanya berupa belajar, mendapat nilai, gelar dan ijazah, kemudian selanjutnya mencari kerja, kondisi dilematis yang dihadapi pemuda Aceh saat ini. Jika kondisi dilematis ini terus menerus dalam pembiaran, maka cita-cita bangsa akan berada pada posisi yang akut.

Terlebih lagi, sekarang pemuda lebih banyak melakukan peranan sebagai kelompok politik, dan sedikit sekali yang melakukan peranan sebagai kelompok sosial dan intelektual pencerahan dalam peningkatan keilmuan, sehingga kemandirian pemuda saat ini sangat sulit berkembang dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara. Padahal kaum pemuda adalah kelompok yang rentan dan secara global belum memiliki sebuah kepentingan tertentu. Sehingga terkadang dengan mudah dapat diarahkan kemana saja sesuai dengan perkembangan kondisi “alam” politik dan sosial.

Dengan keberadaan pemuda dalam sebuah negara memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pembangunan sebuah bangsa. Pemuda harapan bangsa, ditangan pemuda masa depan bangsa ditentukan, merupakan semboyan yang selalu menjadi motivasi kaum pemuda untuk terus berfikir, bekerja dan berkarya untuk masa depan bangsa. kaum pemuda sering dikenal sebagai pelopor dan pemimpin dituntut untuk berfikir dan bekerja keras membangun berbagai sektor yang lebih mandiri.

Organisasi-organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi-organisasi kepemudaan merupakan wadah yang tepat untuk membangun kepeloporan dan kepemimpinan, dengan demikian diharapkan masyarakat Aceh semakin pintar dan kritis untuk memonitor proses pembangunan di daerah. Upaya ini akan menjadi media untuk memperkaya informasi kaum pemuda yang juga akan meningkatnya berbagai kapasitas pemuda Aceh.

Organisasi-organisasi ini umumnya lahir antara lain karena keinginan yang kuat untuk memperbaiki persoalan yang ada di masyarakat, seperti kemiskinan, kesenjangan hukum, dan pemerataan pembangunan daerah. Sebagai salah satu stakeholders yang efektif dan diperlukan dalam membahas persoalan pembangunan, penyusunan rencana pembangunan dan sebagai pelaksana maupun watch dog terhadap pembangunan itu sendiri.

Mari Berbuat untuk Aceh
Pasca tsunami tahun 2004, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2005) diperkirakan total kerugian langsung akibat bencana tsunami mencapai Rp 944.492,00 (50% dari nilai total aset), sedangkan total nilai kerugian tak langsung mencapai Rp 3,8 milyar. Sebagian besar kerugian berasal dari kerusakan tambak.memperkirakan 9563 unit perahu hancur atau tenggelam, termasuk 3969 (41,5%) perahu tanpa motor, 2369 (24,8%) perahu bermotor dan 3225 (33,7%) kapal motor besar (5-50 ton).

Selain itu, 38 unit TPI rusak berat dan 14.523 hektar tambak di 11 kabupaten/kota rusak berat. Secara perlahan Aceh kini bangkit, telah banyak lembaga sosial bermunculan dalam misi yang berbeda-beda dan telah ikut membantu pemerintah dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan program pemerintah yang diarahkan untuk memecahkan persoalan-persoalan kesejahteraan dan meningkatkan kesadaran akan peran masyarakat dalam pembangunan.

Untuk itu pembangunan bagi Aceh di masa depan yang diharapkan adalah pembangunan berbasis gampong, baik yang berbasiskan pertanian maupun kelautan (maritim dan pulau-pulau kecil), yang selama ini hampir bisa dikatakan tidak menerima “kue” pembangunan. Percepatan pembangunan di Aceh harus dimulai dengan perubahan mental dan cara berfikir yang harus dipelopori oleh pemuda.

Menurut Ahmad Nasir (2010), minimal ada dua strategi yang mesti diambil oleh kaum pemuda untuk mendukung terlaksananya percepatan pembangunan, khususnya pertanian. (1). Partisipasi, pemuda tidak boleh mengambil jarak dalam pembangunan, sehingga terkesan cuek dengan program pembangunan yang ada. Pemuda harus memposisikan diri sebagai subjek pembangunan, tidak lagi hanya sekedar objek pembangunan di desa. (2). Pemberdayaan, semakin berdaya masyarakat, maka partisipasi masyarakat akan meningkat pesat.

Dukungan pemuda terhadap keberhasilan program pembangunan daerah merupakan faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Dukungan ini dapat disalurkan dalam bentuk kritis terhadap program pemerintah, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan juga sebagai mitra pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan.

Oleh karena itu, para pemuda Aceh harus senantiasa berada di dalam jalur nilai-nilai kemanusian dan keagamaan yang luhur (syariah). Sehingga dengan seiringnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketakwaan (baca:iptek dan iptak) dalam pembangunan akan menumbuhkembangkan jiwa kepeloporan, daya pikir, inovasi, dan kreativitas dalam mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan, dan melahirkan generasi yang profesionalis dan amanah.

Bukan hanya sekedar bertolak dari semangat romantisme masa lalu semata, tetapi justru merupakan starting point bagi Aceh untuk menjawab masalah-masalah terkini untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik. Setiap kaum pemuda Aceh memiliki tanggung jawab untuk senantiasa mereflesikan dan mencarikan jalan keluar dari seluruh permasalahan dan tantangan dengan upaya penglibatan kaum pemuda dalam berbagai aktifitas pengelolaan pembangunan semakin meningkat.

Dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah diberi ruang keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Khusus bagi kaum pemuda, lahirnya UU ini menjadi legitimasi harus dilibatkannya publik dalam proses pengelolaan pemerintahan. Kita menyadari banyaknya tantangan yang harus dihadapi dan rintangan yang harus diatasi, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam, untuk mewujudkan kemajuan pembangunan yang kita dambakan. Sudah saatnya kaum pemuda Aceh mengambil peran lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan mendorong terwujudnya percepatan pembangunan. Tentu tidak ada penghargaan yang lebih baik bagi endatu kita kecuali dengan kemajuan proses perdamaian ini dan pembangunan Aceh lebih baik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s